Government Regulations
MANPOWER
1. UNDANG - UNDANG
2. PERATURAN PEMERINTAH
3. KEPUTUSAN PRESIDEN
4. PERATURAN PRESIDEN
5. KEPUTUSAN MENTERI
6. PERATURAN MENTERI
7. SURAT EDARAN MENTERI
8. PERATURAN DAERAH
9. ILO CONSTITUTION
1. UNDANG - UNDANG
- UU 1930 UAP STB 1930
- UU 1948-23 Pengawasan Perburuhan
- UU 1951-03 Pernyataan berlakunya UU Kerja 12-1948 Utk Seluruh IndonesiaPP 1981-08 Perlindungan Upah
- UU 1956-18 KONVENSI ILO-98 Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi _ Berunding Bersama Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
- UU 1956-18 Ratifikasi Konvensi ILO 98 Mengenai Berlakunya Dasar-2 Dari Hak Utk Berorganisasi _ Utk Berunding Bersama
- UU 1957-22 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- UU 1957-80 KONVENSI ILO-100 Pengupahan Bagi Laki _ Wanita Utk Pekerjaan Yg Sama Nilainya
- UU 1957-80 Persetujuan Konvensi ILO 100 Ttg Pengupahan Bagi Laki2 _ Wanita Utk Pekerjaan Yg Sama Nilainya
- UU 1958-03 Penempatan TKA
- UU 1964-12 PHK Di Perusahaan Swasta
- UU 1970-01 Keselamatan Kerja
- UU 1970-01 Penjelasan
- UU 1981-07 Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
- UU 1984-07 Pengesahan Konvensi Ttg Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Thd Wanita
- UU 1985-13 BeaMaterei
- UU 1992-03 Jamsostek
- UU 1992-11 Dana Pensiun
- UU 1997-25 Ketenagakerjaan -NOT VALID
- UU 1998-11 Perubahan Ketenagakerjan 1997-25
- UU 1999-19 KONVENSI ILO-105 Penghapusan Kerja Paksa
- UU 1999-19 Penghapusan Konvensi ILO 105 Ttg Penghapusan Kerja Paksa
- UU 1999-20 KONVENSI ILO-138 Usia Minimum Utk Diperbolehkan Bekerja
- UU 1999-21 KONVENSI ILO-111 Diskriminasi Dlm Pekerjaan _ Jabatan
- UU 1999-21 Pengesahan Konvensi ILO 111 Ttg Diskriminasi Dlm Pekerjaan _ Jabatan
- UU 2000-01 Pengesahan Kon-ILO-182 Pelanggaran _ Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Utk Anak
- UU 2000-21 SP
- UU 2000-28 Penetapan Perpu 200-03 Ttg Perubahan UU 1998-11 Ttg Perubahan Berlakunya UU 1997-25 Ttg Ketenagakerjaan Menjadi UU
- UU 2003-13 Ketenagakerjaan
- UU 2003-21 KONVENSI ILO-81 Pengawasan Ketenagakerjaan Dlm Industri _ Perdagangan
- UU 2004-02 Penyelesaian PHI
- UU 2004-39 Penempatan _ Perlindungan TKI Di LN
- UU 2004-40 SJSN
- UU 2005-11 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial _ Budaya
- UU 2005-12 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil _ Politik
- UU 2009-29 Perubahan Atas UU 1997-15 ttg Ketransmigrasian
- UU 2011-24 BPJS
- UU 2020-11 Cipta Kerja
- UU-2003-13
2. PERATURAN PEMERINTAH
- PERPU-2005-01 Penangguhan PPHI
- PP 1954-21 Penetapan Peraturan Istirahat Buruh
- PP 1981-08 Perlindungan Upah
- PP 2003-47 Pajak Penghasilan Yg Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
- PP 2004 41 Tata Cara Pengangkatan & Pemberhentian Hakim AdHoc PHI & MA
- PP 2004-22 Pengelolaan & Investasi Dana Prog Jamsostek
- PP 2004-22 Penjelasan
- PP 2004-23 BNSP
- PP 2005-08 Penjelasan
- PP 2005-08 Tata Kerja & Susunan Organisasi LKS Tripartit
- PP 2005-18 Perubahan Atas PP 32-1994 ttg Visa, Izin Masuk & Izin Keimigrasian
- PP 2005-64 Perubahan Keempat Atas PP 14-1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek
- PP 2007-76 Perubahan Kelima Atas PP 14-1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek
- PP 2008-46 Perubahan Atas PP 2005-08 Ttg Tata Kerja & Susunan Organisasi LKS Tripartit
- PP 2008-80 PPH Bagi WP Pribadi Dlm Negeri Yg Bertolak ke LN
- PP 2009-01 Perubahan Ke-6 Atas PP 1993-14 ttg Penyelenggaraan Program Jamsostek
- PP 2009-68 Tarif PPH Psl 21 Atas Penghasilan U Pesangon U Manfaat Pensiun Tunj Hari Tua _ JHT Yg Dibayarkan Sekaligus
- PP 2009-68 Tarif PPH21 Pesangon Pensiun THT JHT
- PP 2010-84 Perubahan 7 PP 1993-14 Penyelenggaraan Prog Jamsostek
- PP 2012-33 Pemberian ASI Eksklusif
- PP 2012-50 Penerapan SMK3
- PP 2012-53 Perubahan 8 PP 1993-14 Penyelenggaraan Program Jamsostek
- PP 2012-65 Jenis _ Tarif Atas Jenis Penerimaan Neg Bukan Pajak Pada Kemenaker
- PP 2012-97 Retribusi Pengendalian LaLin _ Retribusi Perpanjangan Izin TKA
- PP 2012-101 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- PP 2013-03 Perlindungan TKI di LN
- PP 2013-83 Modal Awal BPJS Ketenagakerjaan
- PP 2013-85 Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS
- PP 2013-86 Sanksi Adm Kpd Pemberi Kerja Dlm JamSos
- PP 2013-88 Tata Cara Sanksi Adm Bagi Dewas Direksi BPJS
- PP 2013-99 Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan
- PP 2013-109 Penahapan Kepesertaan JamSos
- PP 2014-57 Perlindungan Bahasa Indonesia
- PP 2015-44 01-Penyelenggaraan Program JKK _ JKM
- PP 2015-44 02-Penjelasan
- PP 2015-44 JKK JKM
- PP 2015-45 01-Penyelenggaraan Program JP
- PP 2015-45 02-Penjelasan
- PP 2015-45 JP
- PP 2015-45 Penyelenggaraan Program JP
- PP 2015-46 01-Penyelenggaraan Program JHT
- PP 2015-46 02-Penjelasan
- PP 2015-46 JHT
- PP 2015-55 Revisi PP 2013-99 Pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan
- PP 2015-60 Perubahan PP 2015-46 Penyelenggaraan JHT
- PP 2015-60 Revisi PP 2015-46 JHT
- PP 2015-78 Pengupahan
- PP 2019-82 Revisi PP 2015-44 JKK JKM
- PP 2020-49 Penyesuaian Iuran BPJS Ketenagakerjaan Selama Covid
- PP 2021-37 JKP
3. KEPUTUSAN PRESIDEN
- KepPres 1989-51 Perubahan KepPres 28-1988 Tentang Besarnya JKK & JKM ASTEK
- Keppres 1991-09 Hari Pekerja Indonesia
- KepPres 1995-75 Penggunaan Tenaga Kerja WNA Pendatang
- KepPres 1998-83 Tentang Pengesahan Konvensi ILO no-87 Mengenai Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak Utk Berorganisasi
- Keppres 2002-59 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Utk Anak
- Keppres 2004-25 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara HI, & Pengantar Kerja
- Keppres 2004-107 Dewan Pengupahan-01
- Keppres 2004-107 Dewan Pengupahan-02
- Keppres 2006-31 Pengangkatan Hakim AdHoc di MA _ PHI
- KepPres 2013-24 Penetapan 1 Mei Sbg Hari Libur
- KepPres 2017-10 PilGub Putaran Kedua
- KepPres 2017-19 Cuti Bersama 2017
- KepPres 2021-38 Pengangkatan Dewas Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2021-2026
4. PERATURAN PRESIDEN
- PerPres 2005-50 Lembaga Produktivitas Nasional
- PerPres 2012-08 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- PerPres 2013-12 Jaminan Kesehatan
- PerPres 2013-45 Koordinasi Pemulangan TKI
- PerPres 2013-108 Laporan Pengelolaan BPJS
- PerPres 2013-109 Penahapan Kepesertaan BPJS
- PerPres 2014-72 TKA – Mengganti Keppres 1995-75 TKA – Diganti oleh PerPres 2018-20
- PerPres 2018-20 TKA – Mengganti PerPres 2014-72 TKA
- PerPres 2019-07 Penyakit Akibat Kerja
- PerPres 2020-25 Tata Kelola BPJS
5. KEPUTUSAN MENTERI
- KepBer 1989-275 Pengaturan Jam Kerja, Shift & Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satpam
- KepBer 2004-119 Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2005
- KepBer 2005-185 Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2006
- KepBer 2006-132 Penyempurnaan KepBer 2005-185 ttg Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2006
- KepBer 2006-281 Hari Libur 2007
- KepBer 2007-222 Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2008
- KepBer 2008-24 Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2008 (REVISI)
- KepBer 2008-115 Libur Nasional & Cuti Bersama 2009
- KepBer 2009-227 Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2010
- Kepmen 1994-15A Petunjuk Penyelesaian PHI & PHK Di Tingkat Perusahaan & Pemerantaraan
- Kepmen 1999-150 Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan & PKWT
- KepmenAg 2002-362 Hari Libur 2003
- Kepmenaker 2000-27 Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak & Gas Bumi
- Kepmenaker 2000-150 Penyelesaian PHK & Penetapan UP UPMK
- Kepmenaker 2003-223 Jabatan-2 Di Lembaga Pendidikan Yg Dikecualikan Dari Kewajiban membayar Kompensasi
- Kepmenaker 2003-224 Kewajiban Pengusaha Yg Mempekerjakan PB Perempuan Antara Pukul 23 Sampai Dgn 07
- Kepmenaker 2003-225 Organisasi & Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- Kepmenaker 2003-226 Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan Di Luar Wilayah Indonesia
- Kepmenaker 2003-227 Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- Kepmenaker 2003-228 Tata Cara Pengesahan RPTKA
- Kepmenaker 2003-229 Tata Cara Perizinan & Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- Kepmenaker 2003-232 Akibat Hukum Mogok Kerja Yg Tidak Sah
- Kepmenaker 2003-233 Jenis & Sifat Pekerjaan Yg Dijalankan Secara Terus Menerus
- Kepmenaker 2003-234 Waktu Kerja & Istirahat Pada Sektor Usaha Energi & Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu
- Kepmenaker 2003-235 Jenis-2 Pekerjaan Yg Membahayakan Kesehatan Keselamatan Atau Moral Anak
- Kepmenaker 2003-255 Tata Cara Pembentukan & Susunan Keanggotaan LKS Bipartit
- Kepmenaker 2004-002 Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi TKA
- Kepmenaker 2004-020 Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan TKA
- Kepmenaker 2004-021 Penggunaan TKA Sbg Pemandu Nyanyi Karaoke
- Kepmenaker 2004-048 Tata Cara Pembuatan & Pengesahan PP Serta Pembuatan & Pendaftaran PKB
- Kepmenaker 2004-049 Ketentuan Struktur & Skala Upah
- Kepmenaker 2004-051 Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu
- Kepmenaker 2004-068 Pencegahan & Penanggulangan HIV AIDS Di Tempat Kerja
- Kepmenaker 2004-069 Perubahan Lampiran Kepmen 2003-227 Ttg Tata Cara Penetapan Standar Kompentensi Kerja Nasional
- Kepmenaker 2004-092 Pengangkatan & Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi
- Kepmenaker 2004-096A Pedoman Penyiapan & Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
- Kepmenaker 2004-100 Ketentuan Pelaksanaan PKWT
- Kepmenaker 2004-101 Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Buruh
- Kepmenaker 2004-102 Waktu Kerja Lembur & Upah Kerja Lembur
- Kepmenaker 2004-112 Perubahan Kepmen 2003-226 ttg Tata Cara perizinan Penyelenggaraan Prog Pemagangan di Luar Wilayah Ind
- Kepmenaker 2004-115 Perlindungan Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Utk Mengembangkan Bakat & Minat
- Kepmenaker 2004-119 Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2005
- Kepmenaker 2004-187 Iuran Anggota SP-SB
- Kepmenaker 2004-220 Syarat-2 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kpd Perusahaan Lain
- Kepmenaker 2004-261 Perusahaan Yg Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
- Kepmenaker 2004-282 Organisasi & Tata Kerja Sekretariat BNSP
- Kepmendagri_2012-270_PilGub_DKI_Jakarta_Putaran_Kedua
- Kepmenkes 2002-1405 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran & Industri
- Permenaker 1999-01 Upah Minimum
- Permenaker 2006-01 Pelaksanaan Ps-3 Kepmenaker 231-2003 ttg Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
- Kepmenaker 2010-16 Perluasan Kesempatan Kerja _ Peningkatan Kesejahteraan TK Melalui Penciptaan _ Pengembangan Wirausaha
- Kepmenaker 2010-262 Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan TKI di LN Utk Kepentingan Perusahaan Sendiri
- Kepmenaker 2011-17 Biaya Penempatan _ Perlindungan Caon TKI Negara Tujuan Korea
- Kepmenaker 2011-152 BIaya Penempatan _ Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Malaysia
- Kepmenaker 2011-247 Jabatan Yg Dpt Diduduki Oleh TKA Pada Kategori Konstruksi
- Kepmenaker 2011-404 Tugas Fungsi _ Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementrian Nakertrans
- Kepmenaker 2012-40 Jabatan Tertentu Yg Dilarang Bagi TKA
- Kepmenaker 2012-98 Komponen _ Besarnya BIaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan HongKong
- Kepmenaker 2012-102 SKKNI S-Industri Minyak Gas Bumi SS-Industri Minyak Gas Bumi Hulu Hilir B-Teknik Listrik Migas
- Kepmenaker 2012-457 Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan KeTKan
- Kepmenaker 2012-462 Jabatan Yg Dapat Diduduki Oleh TKA Pada Kategori Jasa Pendidikan
- Kepmenaker 2012-588 Komponen _ Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
- Kepmenaker 2012-609 Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja _ Penyakit Akibat Kerja
- Kepmenaker 2012-707 Jabatan Yg Dpt Diduduki TKA Pada Kategori Trans _ Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara
- Kepmenaker 2014-307 SKKNI MSDM
- Kepmenaker 2014-346 SKKNI HI
- Kepmenaker 2017-184 Pelaksanaan Cuti Bersama 2017
- Kepmenaker 2019-17 Pendirian Politeknik Ketenegakerjaan
- Kepmenaker 2019-228 Jabatan Yg Dapat Diduduki TKA
- KMK 2020-HK01 Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
- SKB 2010-110 Hari Libur Nasional _ Cuti Bersama 2011
- SKB 2011-7 Hari Libur Nasional _ Cuti Bersama 2012
- SKB 2011-135 Perubahan Kedua Hari Libur Nasional _ Cuti Bersama 2011
- SKB 2012-06 Hari Libur Nasional _ Cuti Bersama 2013
- SKB 2013-335 Hari Libur Nasional _ Cuti Bersama 2014
- SKB 2014-03 Hari Libu Nasional _ Cuti Bersama 2015
- SKB 2015-02 Hari Libur Nasional _ Cuti Bersama 2016
- SKB 2021-01 Perubahan Libur Nasional 2021
6. PERATURAN MENTERI
- PerBer 2007-23 Pelepasan Kawasan Hutan Dlm Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi
- PerBer 2008-13 Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pd Sektor Industri Di Jawa Bali
- PerBer 2008-16 Pemeliharaan Momentum Pertumb Ek Nas Dlm Mengantisipasi Perkemb Per-eko Global
- Permenaker 1980-02 Pemeriksaan Kesehatan TK Dlm Penyelenggaran Keselamatan Kerja
- Permenaker 1989-03 Larangan PHK Bagi pekerja Wanita Krn Menikah, Hamil Atau Melahirkan
- Permenaker 1993-02 Usia Pensiun Normal & Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun
- Permenaker 1993-04 JKK
- Permenaker 1994-04 THR
- Permenaker 1995-02 Usia Pensiun Normal & Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun
- Permenaker 1996-05 Lampiran
- Permenaker 1996-05 SMK3
- Permenaker 1998-01 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi TK Dgn Manfaat Lebih Baik Dari Paket JPK Dasar Jamsostek
- Permenaker 2004-01 Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI & Calon Hakim Ad-Hoc Pada MA
- Permenaker 2004-02 Pelaksanaan Program Jamsostek Bagi TKA
- Permenaker 2005-02 Tata Cara Pendaftaran Pengujian Pemberian & Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter HI
- Permenaker 2005-03 Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
- Permenaker 2005-05 Ketentuan Sanksi Adm & Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dlm Pelaksanaan Penempatan & Perlindungan TKI Di LN
- Permenaker 2005-06 Pedoman Verifikasi Keanggotaan SP-SB
- Permenaker 2005-07 Standar Tempat Penampungan Calon TKI
- Permenaker 2005-08 Rencana Strategis Depnakertrans 2005-2009
- Permenaker 2005-09 Tata Cara Penyampaian Lap Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- Permenaker 2005-10 Pengangkatan & Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
- PerMenaker 2005-11 Pencegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Psikotropika & Zat Adkitif Lainnya Di Tempat Kerja
- Permenaker 2005-15 Waktu Kerja & Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pd Daerah Operasi Tertentu
- Permenaker 2005-17 KHL
- Permenaker 2005-17 Lampiran-01
- Permenaker 2005-17 Lampiran-02
- Permenaker 2005-21 Penyelenggaraan Program Pemagangan
- Permenaker 2006-06 Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Depnakertrans
- Permenaker 2006-07 Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA
- Permenaker 2006-08 Perubahan Tata Cara PP-PKB
- Permenaker 2006-14 Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan
- Permenaker 2006-15 Perubahan Atas Permenaker 07-2006 ttg Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA
- Permenaker 2006-24 Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi TK Yg Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja
- Permenaker 2006-33A Sistem Pelaporan Bid Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian
- Permenaker 2006-35 Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan TK Provinsi & Kabupaten Kota
- Permenaker 2006-37 Tata Cara Pembentukan Ktr Cab Pelaksana Penempatan TKI Swasta
- Permenaker 2006-38 Tata Cara Pemberian Perpanjangan & Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan TK Indonesia
- Permenaker 2007-05 Organisasi & Tata Kerja Depnakertrans
- Permenaker 2007-07 Pedoman Pola Karir & Pola DikLat Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
- Permenaker 2007-08 Pedoman Pola Karir & Pola DikLat Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- Permenaker 2007-12 JukNis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santuan & Pelayanan Jamsostek
- Permenaker 2007-15 Penyiapan Pemukiman Transmigrasi
- Permenaker 2007-17 Tata Cara Perizinan & Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- Permenaker 2007-18 Pelaksanaan Penempatan & Perlindungan TKI Di LN
- Permenaker 2007-20 Asuransi TKI
- Permenaker 2007-22 Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi
- Permenaker 2007-258 Biaya Penempatan & Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Rep Korea
- Permenaker 2012-19 Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan
- Permenkeu 2002-447 Bagian Penghasilan Dari Pegawai Tidak Tetap Yg Tdk Dikenakan PPh
- Permenaker 2020-6 Pemagangan Dalam Negeri – pengganti Permenaker 2016-36
- Permenaker 2008-02 Tata Cara Penggunaan TKA
- Permenaker 2008-03 Peran Serta Badan Usaha Dlm Pelaksanaan Transmigrasi
- Permenaker 2008-04 Persan Serta Masyarakat Dlm Pelaksanaan Transmigrasi
- Permenaker 2008-07 Penempatan TK
- Permenaker 2008-08 Tata Cara Perizinan _ Penyelenggaraan Pemagangan Di LN
- Permenaker 2008-09 Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
- Permenaker 2008-14 Perubahan Atas Permenaker 2007-05 ttg Org _ Tata Kerja Depnakertrans
- Permenaker 2008-15 PPPK Di Tempat Kerja
- Permenaker 2008-17 Pengangkatan Pemberhentian _ Tata Kerja Dokter Penasehat
- Permenaker 2008-18 Penyelenggara Audit SMK3
- Permenaker 2008-24 Metode Penghitungan Persediaan _ Kebutuhan TK
- Permenaker 2008-25 Pedoman Diagnosis _ Penilaian Cacat Krn Kecelakaan _ Penyakit Akibat Kerja
- Permenaker 2008-28 Perubahan Ke2 Atas Permenaker 2007-05 ttg Org _ Tata Kerja Depnakertrans
- Permenaker 2008-31 Pedoman Penyelesaian PHI Melalui Perundingan Bipartit
- Permenaker 2008-32 Tata Cara Pembentukan _ Susunan Keanggotaan LKS Bipartit
- Permenaker 2009-01 Pedoman Penggunaan Metoda Statistika KeTKan
- Permenaker 2009-02 Pencabutan Kepmenaker ttg Akreditasi Sertifikasi Konvensi _ Kerangka Kualifikasi Nas
- Permenaker 2009-03 Pedoman Penyajian Informasi KeTKan
- Permenaker 2009-04 Pencabutan Kepmenaker 2000-27 ttg Prog Santunan Pekerja Perush Jasa Penunjang Pertambangan Migas
- Permenaker 2009-06 Perubahan Permenaker 2007-12 ttg JukNis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Santuan _ Pelayanan Jamsostek
- Permenaker 2009-07 Perubahan Atas Permenaker 2008-26 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bid KetTKan _ Transmigrasi
- Permenaker 2009-08 Pedoman Pengelolaan Data _ Informasi Ketransmigrasian
- Permenaker 2009-09 Tata Cara Pembentukan Ktr Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta
- Permenaker 2009-10 Tata Cara Pemberian Perpanjangan _ Pencabutan Srt Izin Pelaksana Penempatan TKI
- Permenaker 2009-11 Tata Cara Pemantauan _ Evaluasi Pengelolaan Data _ Informasi KeTKan
- Permenaker 2009-12 Perubahan Atas Permenaker 2008-03 ttg Peran Serta Badan Usaha Dlm Pelaksanaan Transmigrasi
- Permenaker 2009-15 Pencabutan Permenaker 2008-22 Ttg Pelaksanaan Penempatan _ Perlindungan TKI Di LN
- Permenaker 2009-16 Tata Cara Penerbitan Srt Izin Pengerahan Calon TKI Ke LN Bg Pelaksana Penempatan TKI Swasta
- Permenaker 2009-17 Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI Ke LN
- Permenaker 2009-18 Bentuk Persyaratan _ Tata Cara Memperoleh Kartu TK LN
- Permenaker 2009-19 Pembangunan _ Pengembangan Sistem Informasi KeTKan
- Permenaker 2009-21 Pedoman Pelayanan Produktivitas
- Permenaker 2009-22 Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri – INVALID
- Permenaker 2009-23 Diklat Kerja Bagi Calon TKI di LN
- Permenaker 2009-25 Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi _ Kesejahteraan Transmigran
- Permenaker 2010-02 Tata Cara Pemberhentian _ Penggantian Antar Waktu Keanggotaan LKS Tripartit Nas
- Permenaker 2010-03 Rencana Strategis Kementrian TK _ Transmigrasi 2010-2014
- Permenaker 2010-05 Bantuan Keuangan Bagi TK Peserta Program Jamsostek yg Mengalami PHK
- Permenaker 2010-07 Asuransi TK Indonesia
- Permenaker 2010-08 Alat Pelindung Diri
7. SURAT EDARAN MENTERI
- SE-Menaker 1988-04 Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita
- SE-Menaker 1990-08 Tanggun Jawab Perusahaan Pemberi Borongan Pekerjaan Thd Perlindungan & Kesejahteraan Pekerja Perusahaan Pemborong
- SE-Menaker 1998-05 Upah Pekerja Yg Dirumahkan Bukan Ke Arah PHK
- SE-Menaker 2003-1173 Pelaksanaan Kebijakan Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Di Sektor Swasta
- SE-Menaker 2004-128 Pelaksanaan Kebijakan Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Di Perusahaan Milik Swasta Negara Tahun 2004
- SE-Menaker 2004-907 Pencegahan PHK Massal
- SE-Menaker 2004-918 Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Propinsi & Kabupaten Kota
- SE-Menaker 2005-13 Putusan MK Atas Hak Uji Materiil UU 13-2003
- SE-Menaker 2005-159 Konvensi Mutu & Produktivitas Tingkat Depnakertrans
- SE-Menaker 2005-383 Hari Libur Pelaksanaan PILKADA
- SE-Menaker 2005-446 Perpindahan Penempatan & Pembinaan Transmigrasi Serta Masyarakat Sekitar
- SE-Menaker 2005-643 Pencegahan PHK
- SE-Menaker 2009-114 Hr Libur Bg Pekerja Buruh Pd Hr Pelaksanaan Pemilu
8. PERATURAN DAERAH
- Kep Gub DKI 1990-02 Juklak Program AKDHK Bagi Pekerja Pada Perush Di Wilayah DKI Jakarta
- Kep Gub DKI 2004-2515 Penetapan UMP 2005 DKI Jakarta
- Kep Gub DKI 2005-2093 Penetapan UMP 2006 DKI Jakarta
- Kep Gub Jabar 2004-561 UMK Jawa Barat 2005
- Kep Gub Jabar 2006-561 UMP Jawa Barat 2007
- Kep Gub Jabar 2008-XXX Penetapan UMK Jawa Barat 2009
- PerGub DKI Jakarta 2012-35 Libur Pilkada
9. ILO CONSTITUTION